KAFE: Dinamika Kebijakan Agraria dari Zaman Soekarno hingga Jokowi

0

Urgensi Kajian

Sabtu (28/3) lalu Departemen Kastrat BEM Fema telah melaksanakan kegiatan Kumpul Asik Fema (KAFE) yang ke-2 bertempat di RK IKK 1.1. Isu yang diangkat sesuai dengan mandat yang diberikan oleh BEM Keluarga Mahasiswa IPB kepada Kastrat BEM Fema yaitu Reforma Agraria.

Topik ini sangat relevan untuk dibahas mengingat reforma agraria adalah salah satu prioritas misi kepemerintahan Presiden Joko Widodo dan berhubungan erat dengan pertanian. Tertuang dalam poin ke lima dari sembilan prioritas yang beliau sebut sebagai Nawacita yaitu “…mewujudkan “Indonesia Sejahtera” melalui program kepemilikan 9 juta hektar lahan…”

Melihat realita dan berkaca pada pengalaman implementasi kebijakan agraria dari masa ke masa, maka terbersit untuk mencoba menelaah program Nawacita ini akan benar-benar menjadi realita? Darimana penyediaan lahan seluas 9 juta hektare berasal? Lahan seperti apa yang dimaksud dalam Nawacita ini? Jika lahan sawah yang dimaksud, berdasrkan data Sensus Pertanian 2013 luasan lahan sawah di Indonesia hanya mencapai 8 juta hektar. Belum lagi kini semakin sempit akibat pengalihfungsian lahan.

Selain itu, melihat dinamika kebijakan-kebijakan sebelumnya, apakah sudah ada strategi nyata dari Kepemerintahan Jokowi (melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang) mengenai program ini? Sudah 5 bulan kepemimpinannya namun, kinerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang tak kunjung terlihat. Melihat banyak rintangan yang ada, bagaimana upaya kita untuk mewujudkan Nawacita?

Dinamika Kebijakan

Diskusi diawali dengan pengantar oleh saudara Tri Budiarto, S.KPm (Staff Pusat Kajian Agraria IPB) yang dimoderatori oleh Ulvia Muspita A (Fema 49). Sebagai pengantar, dipaparkan mengenai dinamika kebijakan agraria mulai dari Undang-undang Agrarische Wet 1870 yang menyebabkan rakyat kehilangan tanahnya, dilanjutkan dengan munculnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang hanya baru sempat di uji coba kemudian terpaksa “disimpan” akibat diidentikan komunis. Di era Orde Baru yang anti komunis, UUPA di “peti es”-kan digantikan dengan 3 UU sektoral (UU Pertambagan, UU PMA, dan UU Kehutanan) membuat reforma agraia tidak bergaung. Lepas dari Orba tak lantas membuat reforma agraria bangkit. Presiden Habibie, Presdien Abdurrahman Wachid, Presiden Megawati, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun belum mampu memberikan titik terang mengenai permasalahan reforma agraria ini.

Diskusi Forum

Setelah mengetahui lika-liku implementasi kebijakan, peserta diskusi diberikan kesempatan untuk mengajukkan pendapat, pertanyaan, atau masukkan terkait program reforma agraria yang tertuang dalam Nawacita ini.

Didalam diskusi peserta aktif berpendapat berdasarkan pandangan mereka mengenai program Nawacita. Beberapa merasa optimis bahwamewujudkan “Indonesia Sejahtera” melalui kepemilikan 9 juta hektar lahan ini dapat dicapai dan sebagian lain merasa pesimis. Adapun poin-poin pendapat yang tersampaikan dalam diskusi adalah sebagai berikut:

  1. Program ini akan menjadi wacana mengingat banyak tanah negara yang sekarang masih disewakan dalam bentuk HGU dan tumpang tindihnya penguasaan tanah akibat tumpang tindih undang-undang. (Dini-Fema)
  2. Untuk menyediakan lahan produktif seluas 9 juta hektar agak sulit. Jika tanah-tanah yang dibagikan nantinya adalah lahan bekas pertambangan tidak ada manfaatnya untuk mewujudkan “Indonesia Sejahtera” karena lahan tersebut tidak produktif. (Charity-Fema)
  3. Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang belum terlihat, ketersediaan data yang akurat mengenai aset tanah belum ada, sehingga program ini masih memerlukan jalan panjang untuk ditempuh. (Adnan-Fateta)
  4. Data apapun di Indonesia pasti tersedia, hanya satu data yang tidak tersedia yaitu, data akurat. Memang tidak dipungkiri kendala pelaksanaan reforma agraria adalah ketersedian data yang lengkap dan akurat. (Agus-Fema)
  5. Berkaca dari pelaksanaan redistribusi lahan sebelumnya, kemungkinan besar tanah yang dibagi-bagikan nanti akan dijual kembali oleh petani karena lahan yang dibagikan lahan marginal. (Fauzan-Fema)
  6. Program “bagi-bagi” tanah hendaknya dijadikan prioritas akhir, pembenahan organisasi petani diprioritaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi penjualan lahan hasil redistribusi. (Adhiet-FPIK)
  7. Peningkatan kemampuan SDM untuk mengelola lahan mutlak dilakukan beriringan dengan program redistribusi lahan. Bisa jadi ketika hanya fokus memperkuat organisasi, sudah tidak ada tanah yang bersisa untuk dibagikan karena lengah tidak dikawal. Kedua pekerjaan ini Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. (Muchlisah-Fema)
  8. Nawacita ini akan menjadi realita melihat kinerja pemerintah saat ini yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang pro rakyat yaitu: Keputusan MK No 35 tahun 2012, UU Desa 2014, dan pengembalian UU No 11 tahun 1974 tentang pengelolaan Sumberdaya air. (Ridho-Fema)

Rumusan Solusi dari Forum

Masalah agraria itu masalah fundamental, lima presiden belum mampu untuk menyelesaikan masalah  ini. Berdasarkan hasil diskusi forum, terdapat tiga masalah utama yang kemudian dijadikan dasar solusi yaitu:

  1. Pembenahan Undang-undang yang ada. Pemerintah harus mengecek lagi perundang-undangan. Tak dapat dipungkiri bahwa undang-undang yang ada sekaranag adalah produk proyek. Pada masa Orde Baru Undang-undang diterbitkan atas dasar kepentingan proyek pembangunan. Praktek penerbitan undang-undang yang dilandaskan kepentingan proyek ini tetap berlangsung hingga sekarang. Tercatat pada 10 tahun periode SBY, terbit 300 Undang-undang. Masalahnya undang-undang yang kita terlampau banyak dan tumpang tindih sementara pemerintah malas mengkaji ulang undang-undang, hanya terus menerus menumpuk Undang-Undang dengan menerbitkan UU baru.
  2. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya. Hal ini mutlak diperlukan untuk menjamin setelah dilakukan redistribusi tanah petani tidak menjual kembali pada pihak lain.
  3. Penyedian data yang akurat mengenai luasan lahan riil dan statusnya. Data yang tersedia sekarang adalah data-data yang kurang akurat, semua mengacu pada BPS. Harusnya setiap badan (kementerian kehutanan, BPN, Kementerian Pertanian, dll) memiliki data akurat masing-masing dan yang terpenting adalah kerelaan untuk mebagikannya. Pengoptimalan fungsi Badan Informasi Geospasial seharusnya perlu dilakukan untuk penyediaan data yang akurat mengenai masalah lahan. Program one map one plan yang dicanangkan oleh Pemerintahan era SBY (dan dilanjutkan oleh Jokowi) bisa menjadi acuan untuk mengelola program ini agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan lagi.

Pesimis atau optimis, Nawacita akan menjadi wacana atau realita, semua tergantung kepada ego kita. Semua sektor yang berkepentingan dengan lahan harus saling sinergis untuk mewujudkan program ini. Jika suatu saat Kementerian agraria dan tata ruang membutuhkan data, semua sektor harus memberi data yang akurat. Beda rezim pasti akan beda kebijakan, kita harus optimis dengan Nawacita ini,  yang perlu kita lakukan adalah mengawal dan membantu untuk mewujudkannya.

Diskusi bukan hanya sarana untuk mengkritisi tanpa langkah yang pasti. Melalui diskusi kita coba bangun kreasi untuk berkontribusi mencari solusi agar wacana dan cita-cita menjadi suatu realita. Nawacita tidak akan hanya berakhir menjadi duka cita atau cita-cita belaka jika kita mau bergerak bersama. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! (HG)

Share.

About Author

Website resmi BEM Fakultas Ekologi Manusia IPB | SMS Center 0896-6006-4072 / Ali Mahmudin 0896-3641-7567 |Twitter/IG: @bemfema | Path: BEM FEMA IPB

Leave A Reply