Bedah Film “Orang Rimba”

0

“Ekspansi Kapitalisme dan Konflik Agraria: Memahami Apa Yang Sedang Terjadi Pada Orang Rimba di Indonesia

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEMA 2015

Urgensi Kajian

Kamis (30/4) lalu Departemen Kastrat BEM Fema telah melaksanakan kegiatan Kumpul Asik Fema (KAFE) yang ke-3 bertempat di Plasma. KAFE kali ini mengangkat tema “Disfungsi Kelembagaan”, menindaklanjuti hasil KAFE ke-2 bulan lalu.

Kelembagaan yang ada di Indonesia mengakui adanya masyarakat adat. Namun setiap ada aturan-aturan tentang agraria, selalu ada kata-kata “selama tidak berlawanan dengan kepentingan negara”. Seolah-olah masyarakat “digantung” dengan pernyataan tersebut.

 

Disfungsi Kelembagaan Agraria

Diskusi diawali dengan pengantar oleh saudara Bayu Eka Yulian, SP. M.Si yang dimoderatori oleh Hening Gahayuning (Fema 49). Sebagai pengantar, dipaparkan mengenai refleksi dari film “Orang Rimba” dan Ekspansi Kapitalisme dan Konflik Agraria yang ada di Indonesia.

Negara merupakan organisasi sosial besar yang ada di dunia. Lembaga adat diakui dalam UUPA. Dalam UU Kehutanan dan Peraturan Menteri Agraria ada aturan-aturan terkait dengan agraria. Namun, dalam kalimat akhirnya selalu berisi “selama tidak bertentangan dengan kepentingan negara” tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak member kejelasan, masyarakat “digantung”.

Diskusi Forum

Setelah selesai menyaksikan dan menyimak film “Orang Rimba” serta adanya penyampaian materi dari pemateri, peserta diskusi diberikan kesempatan untuk mengajukkan pendapat, pertanyaan, atau masukkan terkait disfungsi kelembagaan agraria yang ada di Indonesia.

Didalam diskusi peserta aktif berpendapat berdasarkan pandangan mereka mengenai kelembagaan agraria yang ada di Indonesia. Peserta mengajukan pertanyaan-pertanyaan masyarakat adat dan kelembagaan agraria. Adapun poin-poin pertanyaan dan pendapat yang tersampaikan dalam diskusi adalah sebagai berikut:

  1. Siapa sebenarnya yang disebut sebagai masyarakat adat? Masyarakat Rimba membentuk kelembagaan atau tidak? (Heni-FEM)
  2. Setuju dengan pasal 33 UUD’45. Namun kearifan lokal tetap harus dijaga. Namun sebenarnya masyarakat Rimba itu terorganisir atau tidak? Bagaimana sebenarnya pola pikir mereka? Apakah mereka hanya menjadi masyarakat yang dimanfaatkan? (Olga-Fahutan)
  3. Pembangunan yang ada di Indonesia layaknya seperti menggunakan “tumbal”. Daya dukung soaial budaya juga perlu diperhatikan selain daya dukung lingkungan. (Egi-Fema)
  4. Kembalikan ke kementrian agraria dan tata ruang. Pembangunan ekonomi apakah dapat menyentuh mereka? (Agus-Fema)
  5. Sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Siapa yang dapat menjembatani? Peran pemerintah seperti apa seharusnya? (Ilyas-FEM)
  6. Masyarakat adat banyak di Indonesia namun jika seluruh masyarakat adat mendapatkan hak atas tanahnya, bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai adat? (Caca-Fema)

 

Ulasan Jawaban dari Pertanyaan Forum

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang hidup dengan kelembagaan adatnya sendiri. Sampai saat ini masih belum clear memutuskan siapa sebenarnya masyarakat adat. Penetapan siapa yang disebut sebagai masyarakat adat seharusnya dilakukan oleh Pemda setempat. Karena mereka lebih tau siapa masyarakat adat yang ada di wilayahnya. Masalahnya terdapat pada definisi. Adat dipermainkan orang, perusahaan / kaum kapitalis mencari masyarakat adat atau mengadatkan orangnya untuk menjadi masyarakat adat untuk kepentingan tertentu. Masyarakat adat dijadikan sebagai “kambing hitam”.

Istilah “system tumbal” untuk pembangunan di Indonesia memang betul. Pasalnya, bagi mereka masyarakat adat yang sulit diurus maka akan disingkirkan. Pembangunan yang ada di Indonesia harus memperhatikan daya dukung sosial budaya dan juga lingkungan. Oleh karena itu, Batasi Ekspansi!

Sejak Jokowi terpilih, beliau mengucapkan dalam pidatonya “memastikan negara hadir”. Seharusnya Tata Ruang menjadi perhatian paling utama. Karena kemusnahan suatu generasi adalah ketika alam sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Aktor yang dapat menjadi “jembatan” paling baik adlah pemerintah. Karena mereka yang berkuasa penuh atas kebijakan. Jika mereka belum dapat menjembatani, maka peran kita sebagai mahasiswa juga penting dilibatkan.

Adat biasanya definisi yang biasa digunakan untuk orang-orang yang dianggap kuno dan klasik. Biasanya orang melihat adat selalu dilekatkan dengan masyarakat nan jauh di sana. Padahal, tidak ada orang yang tidak punya adat. Lalu bagaimana dengan orang yang belum memiliki KTP? Hal ini masih menjadi masalah juga di Indonesia. Definisi negara modern belum masuk ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia.

Rumusan Solusi dari Forum

Berdasarkan hasil diskusi forum, terdapat empat hal yang dapat dijadikan sebagai solusi terkait massalah agrarian dan masyarakat adat di Indonesia yaitu:

  1. Pembenahan Undang-undang yang ada. Negara yang harus bertanggung jawab. Bentuk UU yang mengatur khusus penetapan/pengakuan masyarakat adat.
  2. Ekspansi Kapitalisme harus dibatasi agar tidak merusak struktur agraria lokal bahkan merusak livelihood system masyarakat. Salah satunya adalah membatasi HGU.
  3. Meninjau ulang tata ruang wilayah, mulai dari Kabupaten hingga nasional.
  4. Memberikan “ruang hidup” kepada masyarakat lokal.

Tergantung niat dan kekonsistenan negara. Kita sebagai mahasiswa juga dituntut untuk berperan di sini. Masa depan Indonesia, tergantung bagaimana peran kita sebagai generasi penerus bangsa. (EPA)

Share.

About Author

Website resmi BEM Fakultas Ekologi Manusia IPB | SMS Center 0896-6006-4072 / Ali Mahmudin 0896-3641-7567 |Twitter/IG: @bemfema | Path: BEM FEMA IPB

Leave A Reply